Hairul Alamsyah: Laporkan, Jika ada Oknum ASN Yang Terindikasi Tidak Netral
Lahirkan Pemimpin Yang Berkualitas, Pemimpin Yang Pro Rakyat.
Bawaslu akan memproses dan melakukan penindakan bagi oknum ASN, POLRI dan TNI yang terindikasi tidak netral selama tahapan pemilu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Muratara Hairul Alamsyah mengatakan, bilah di temukan bagi para Kepala Desa (Kades), Perangkatnya dan ASN lainnya, melakukan kegiatan yang di larang oleh perundang-undangan, misalkan melakukan politik praktis, silahkan di laporkan pada PKD, Panwascam dan Bawaslu, sesuai Regulasinya diatur dalam pasal 280, 282 dan 490 UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dan dijelaskan juga dalam pasal 494 UU No 7 tahun 2017. Pelanggar bisa dipidana, baik penjara maupun denda.
"Di ketahui sebelumnya bahwa imbauan Bawaslu Muratara yang di keluarkan tanggal 15 Juni tahun 2024, nomor: 041/PM.00.02/K.SS.07/06/2024. Perihal: Imbauan Netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN), TNI, POLRI, yang di tujukan kepada Sekda Kabupaten Muratara, Dandim 0406 Lubuk Linggau, dan Polres Muratara, semua sudah di jelaskan dalam inbauan tersebut, selanjutnya pelajari UUD Pilkada, pelajari UUD nomor 10 tahun 2016 dan UUD lainnya."ungkap ia.
Lanjut Ketua Bawaslu, mengenai bagaimana mana cara pelaporan bilah di temukan para Kades, ASN, TNI dan Polri melakukan Pelanggaran pemilu, laporkan pada PKD, Panwascam atau langsung ke Bawaslu, insyaallah akan kami proses, namun sebelumnya tentu akan di lakukan penelusuran kebenarannya, dan pengkajian-pengkajian secara hukum perundang-undangan yang berlaku.
"Setiap pelanggar undang-undang pasti ada sanksi, sebagai warga yang baik kita harus taat hukum, mari kita ciptakan suasana demokrasi yang bersih, kita wariskan pada anak cucu kita contoh berpolitik yang santun."tutup ia. (01)
Tidak ada komentar